Di sinilah keberadaan laboratorium penguji terakreditasi menjadi semakin penting peranannya, karena laboratorium tersebutlah yang memiliki core competency untuk memberikan pengakuan atas mutu suatu produk berdasarkan uji yang dilakukannya.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium penguji  adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sistem dan pelaksanaan akreditasi laboratorium ini diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Guna memenuhi tuntutan tersebut diperlukan standardisasi laboratorium agar nantinya  laboratorium penguji tersebut dapat dikategorikan menjadi laboratorium standar. Definisi dari laboratorium standar adalah laboratorium yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar yang diacu (ISO/IEC 17025 – 2005). Persyaratan sebuah laboratorium standar yaitu adanya pengakuan terhadap pemenuhan suatu standar dan harus dibuktikan melalui penilaian kompetensi oleh pihak eksternal melalui proses akreditasi.

Pengertian Akreditasi adalah sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Legalitas hukum: Peraturan pemerintah No. 102Th 2000 tentang Standarisasi Nasional dan Keputusan presiden No. 78 Th 2001 tentang komite Akreditasi Nasional

Fungsi akreditasi merupakan:

1. Perlindungan masyarakat (Quality assurance)

Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas laboratorium, sehingga terhindar dari adanya praktek yang bertanggungjawab.

2. Pengendalian mutu (Quality control)

Maksudnya agar laboratorium mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.

3. Pengembangan mutu (Quality improvement)

Maksudnya agar laboratorium merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankannya kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangannya.